Berubahnya status Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) membuat UGM semakin leluasa untuk mengelola dan mencari sumber pendanaan dari luar. Unit-unit di lingkungan UGM juga dituntut kreativitasnya (creative funding) untuk mencari sumber pendanaan dengan melakukan kerja sama dengan berbagai mitra. Bank Mandiri sebagai mitra terkuat dan terpercaya UGM kembali digandeng untuk berkontribusi dalam pembangunan Gedung Perpustakaan Fakultas Fisipol UGM. Bank Mandiri menyewa sebagian ruang 1 lantai dan sebagian basement yang di Gedung Fisipol dalam jangka waktu 20 tahun.
2016
Universitas Gadjah Mada (UGM) menyerahkan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Minyak dan Gas (RUU Migas) kepada Komisi VII DPR RI. Draf naskah akademik tersebut berisikan sejumlah masukan dan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR atas revisi RUU No.22 Tahun 2001 yang sebagian pasal pokoknya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan UUD 1945.
Naskah akademik dan draf RUU Migas diserahkan secara langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM, Dr. Paripurna, S.H., L.L.M., kepada Ketua Komisi VII DPR RI, H. Gus Irawan Passaribu, S.E., Ak., M.M., C.A. Penyerahan dilakukan bersamaan saat kunjungan kerja spesifik komisi VII DPR RI dalam rangka FGD terkait masukan RUU Migas, Kamis (1/12) di Ruang Multimedia UGM.
Pada Jumat, 18 November 2016 terselenggara Rapat Koordinasi (Rakor) Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Kerja Sama di Grand Quality Hotel Yogyakarta. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Kerja Sama maka rakor tersebut merupakan rakor terakhir antara Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (WR P2M); Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni (WR KSA); Direktorat Penelitian, Direktorat Pengabdian, Badan Penerbit dan Publikasi, Direktorat Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional, Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi.
Workshop Verifikasi Input Data Lentera, Kamis (10/11) mengundang seluruh enumerator, tim verifikator dari DKAUI dan tim teknis dari DSSDI. Acara dibuka oleh Dra. Sri Widati selaku Kepala Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri. Beliau menekankan bahwa data yang diinputkan ke Lentera harus data yang sesuai dengan ketentuan sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid. Data ini selanjutnya akan mudah diolah, dianalisis dan dilaporkan menjadi data yang reliable. Ketidaktepatan pengisian data akan menyesatkan pengguna data dan berimbas pada proses akuntabilitas DKAUI. Auditor internal maupun eksternal juga memantau apakah DKAUI telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memonitoring dan mengevalusi ketepatan unit dalam
Isu Radikalisme yang makin panas akhir-akhir ini, ditandai dengan aksi demonstrasi besar pada 4 November 2016, sebagai Universitas yang ber-Bhineka Tunggal Ika dengan mahasiswa yang berasal dari Sabang sampai Merauke yang memiliki beragam kultur dan kepercayaan, mendorong UGM untuk bereaksi dan mengeluarkan public statement terkait peristiwa tersebut.
Bertempat di Ruang Sidang Pimpinan tanggal 29 November 2016, diskusi bertajuk Persoalan Radikalisme terhadap Perdamaian dan Kedaulatan Bangsa digelar. Hadir dalam diskusi tersebut adalah perwakilan dosen dan pakar dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) serta perwakilan dari Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS). Diskusi dipimpin langsung oleh Rektor UGM dan peserta menyampaikan pendapatnya di forum itu. Salah satu hal yang diutarakan adalah dibuatnya suatu event besar yang dapat menyaingi demo besar 4 November 2016, harapannya masyarakat dapat teralihkan perhatiannya dari teror yang disebarkan oleh kelompok-kelompok radikal. Selain itu, sebagai institusi pendidikan, UGM dapat melakukan kajian lintas agama, sehingga selain memahami agamanya sendiri juga dapat memahami agama/kepercayaan lain yang ada di Indonesia.
Yogjakarta, 10 Oktober 2016, BPJS Ketenagakerjaan merangkul UGM untuk menjalankan amanah undangundang dalam memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial bagi warga Indonesia di seluruh pelosok negeri. UGM dan BPJSTK menandatangani Nota Kesepahaman Bersama sebagai sinergi dalam rangka penguatan salah satu pilar penting dalam organisasi yaitu “People” melalui kerja sama Tri Dharma; pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Kerja sama di bidang pendidikan dengan tujuan meningkatkan kompetensi SDM BPJSTK melalui program short course, training, workshop, double degree , joint programme, sandwich atau master degree yang akan diinisiasi dengan Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM.
Selasa, 06 Oktober 2016 bertempat di Ruang Multimedia Gedung Pusat UGM ditandatangani Kesepakatan Bersama antara KEJATI DIY dan UGM. Hadir dalam acara tersebut Kepala Kejati DIY Tony T. Spontana, S.H., M.Hum., dan Kepala Kejari Sleman, Kepala Kejari Bantul, Kepala Kejari Kulon Progo, Kepala Kejari Gunung Kidul, serta Kepala Kejari DIY.
Tujuan dilakukan kerja sama ini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan masalah pengelolaan aset milik UGM. Pendampingan tersebut dalam bentuk bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Dalam sambutannya Kepala Kejati mengatakan Kejaksaan Tinggi memiliki fungsi perdata dan tata usaha negara. Oleh karena itu, kerja sama dengan UGM selain untuk urusan pengelolaan aset, diharapkan dapat pula sebagi upaya mengantisipasi keberadaan aset-aset UGM di luar kampus UGM, seperti di Kulonprogo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan lain-lain.
Universitas Gadjah Mada menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah II, Jumat (23/9) di Balai Senat UGM. MoU ini menandai mulainya kesepakatan kerja sama kedua institusi dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai prinsip Tridharma Perguruan Tinggi.
Koordinator KOPERTIS Wilayah II, Prof. Dr. Slamet Widodo, MS.,MM., menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas 218 perguruan tinggi swasta (PTS) di Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung yang tergabung dalam KOPERTIS Wilayah II agar dapat bersaing di era globalisasi dan MEA. Beliau juga menambahkan bahwa di beberapa PTS masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki, salah satunya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas sumber daya manusia, menurutnya, menjadi salah satu modal penting bagi PTS untuk dapat mengembangkan kualitas pendidikannya, agar masyarakat tidak lagi memandang PTS dengan sebelah mata. Maraknya pandangan seperti ini yang masih muncul di kalangan masyarakat. Padahal, beberapa PTS telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang mumpuni serta kualitas belajar mengajar yang juga baik. Namun, beliau mengakui pentingnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar PTS mampu menghasilkan lulusan yang juga berkualitas. Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM. sangat berharap dosendosen dan mahasiswa di lingkup KOPERTIS Wilayah II bisa melanjutkan studi di UGM. Beliau minta ke UGM karena universitas ini bukan hanya kelas nasional tapi kelas dunia.
Pada hari Jumat, tanggal 23 September 2016 dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman Bersama antara UGM dengan Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bertempat di Ruang Multi Media Gedung Pusat UGM Lantai 3, Sayap Utara.
Dalam Penandatangan Nota Kesepahaman Bersama tersebut dari Pihak UGM diwakili oleh Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Gadjah Mada, sedang dari Pihak Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia diwakili oleh Dr. Marwanto Harjowiryono, M.A., selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dihadiri pula pejabat dari Dirjend
Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta memiliki program strategis untuk mencerdaskan warga masyarakat dan memberikan akses bagi warga Provinsi DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang pendidikan Tinggi Strata Satu (S1) dengan memberikan membantu biaya pendidikan dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki kemampuan dan tugas fungsi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam kesempatan ini bersedia mendukung program Provinsi DKI Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut Provinsi DKI Jakarta dan UGM sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Asal Provinsi DKI Jakarta di UGM Tahun Akademik 2016/2017.
Recent Comments