Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema “Strategi Membangun Infrastruktur Telekomunikasi untuk Pemerataan Pembangunan dan Kemajuan Negeri”. Acara tersebut diselenggarakan di Ruang Sidang Multimedia UGM pada Jumat, 26 Agustus 2016. Dalam sambutannya Rektor UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., menyampaikan pentingnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi mengingat kedaulatan NKRI dapat dijaga dengan dibangunnya sistem informasi dan komunikasi yang merata sampai ke pelosok negri.
August
UGM kembali menjalin kerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman pada tanggal 11 Agustus 2016. Hadir dalam acara tersebut Ibu Sumiyati selaku Kepala BPPK Kementerian Keuangan BPPK Kementerian Keuangan berserta jajarannya dan disambut oleh Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M. selaku Wakil Rektor bidang Kerja Sama dan Alumni.
Tujuan dilaksanakan kerja sama ini adalah untuk Pengembangan sumber daya manusia di program pendidikan tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki para pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing pihak serta meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki para pihak.
Dalam rangkaian kunjungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Papua juga berkunjung keUniversitas Gadjah Mada (UGM). Pertemuan yang dikemas dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) dihadiri oleh Pimpinan Universitas, para Dekan dan peneliti di UGM. Acara ini diprakarsai oleh Pokja Papua UGM dan diselenggarakan di Ruang C gedung Grha Sabha Pramana UGM, Rabu, 03 Agustus 2016. Drs. Bambang Purwoko, M.A., Dosen FISIPOL UGM sekaligus ketua Pokja Papua UGM mengatakan “Acara ini adalah FGD untuk membahas strategi alternatif percepatan pembangunan Papua. Bagaimana kebijakan nasional terkait pembangunan Papua dan apakah perlu kelembagaan baru untuk mengelola otsus (otonomi khusus) Papua. Kami harapkan acara ini dapat menjelaskan apa permasalahan mendasar di Papua, dan harapan yang ingin disampaikan pemerintah Papua. Kami akan mengawal hasil FGD ini agar nantinya dapat disampaikan ke Pemerintah Pusat” paparnya.